Perda Anti Miras dan Bernafaskan Islam Dicabut Jokowi, Ulama di Daerah Bergejolak


Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menghapus 3143 peraturan daerah (perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat. “Saya sampaikan bahwa Mendagri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Perda yang bermasalah tersebut,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, seperti dilansir harian Konpas, Senin (13/6/2016). Tetapi menurut mantan ketua MK Mahfoed MD, secara hukum pemda bisa mengabaikan keputusan pemerintah tersebut. Menurut hukum yang berlaku bila pemerintah mencabut harus melalui judicial review atau political review

Seperti yang dilansir Radar Bogor edisi selasa, 14 Juni 2016, merelease sejumlah Perda yang bernafaskan Islam termasuk yang dihapus. Perda bernafaskan Islam dinilai bersifat intoleransi. Tetdapat juga perda antimiras yang dicabut Jokowi. Beberapa perda bernafaskan Islam yang termasuk dalam daftar perda yang dihapus Jokowi.

  • Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat :Surat Imbauan Bupati Tanah Datar No.451.4/556/Kesra-2001, Perihal Himbauan berbusana Muslim/Muslimah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja.
  • Kabupaten Bengkulu Tengah : Perda No.05 Tahun 2014 tentang Wajib bisa baca Al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin.Kabupaten Cianjur Jawa Barat : Keputusan Bupati no.451/2712/ASSDA.I/200 tentang kewajiban memakai Jilbab di Cianjur.
  • Kabupaten Pasuruan Jawa Timur : Perda No.4/2006 tentang Pengaturan membuka rumah makan, rombong dan sejenisnya pada bulan Ramadhan.
  • Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan : Perda No.10/2001 tentang larangan membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya serta makan, minum atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan.
  • Perda No.4/2004 tentang Khatam Al-Qur’an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat
  • Perda No. 11/2004 tentang tata cara pemilihan kades (materi muatanya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa membaca Al-Qur’an yang dibuktikan dengan rekomendasi KUA).
  • SK Bupati Dompu No KD.19.05/HM.00/1330/2004, tentang pengembangan Perda No.1 Tahun 2002. Isinya menyebutkan :– Kewajiban membaca Al-Qur’an bagi PNS yang akan mengambil SK/Kenaikan pangkat, calon pengantin, calon siswa SMP dan SMU dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah.– Kewajiban memakai busana Muslim (Jilbab).– Kewajiban mengembangkan budaya Islam (MTQ, Qosidah dll).Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat : Instruksi Bupati Lombok Timur No.4/2003 tentang pemotongan gaji PNS/Guru 2,5% setiap bulan.

Beberapa pengamat mengatakan kalau memang hal itu dalam kajian pemerontah harus dihapus. Harus transparan. Seperti beberapa pernafas yang bernafaskan islam tersebut di atas pemerintah harus menjelaskan apakah hal itu menghambat ekonomi atau melanggar peraturan pemerintah pusat.

Pemda Bisa Abaikan

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang mempunyai kewenangan mengevaluasi peraturan daerah (Perda). Namun, tambah Mahfud, evaluasi harus sesuai prosedur hukum yang berlaku.  Mahfud menjelaskan, setiap pemerintah daerah yang membuat perda harus disampaikan ke Kemendagri dan dievaluasi selama 60 hari. Jika selama 60 hari tidak ada evaluasi apa pun, perda tersebut dinyatakan sah. “Kalau dicabut, harus melalui judicial review atau political review. DPRD-nya yang diminta mengevaluasi,” kata Mahfud, Rabu (15/6). Mahfud mengatakan, secara hukum pemerintah daerah bisa mengabaikan pencabutan perda yang dilakukan oleh Kemendagri. Aturan ini sudah jelas pada Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. “Kecuali undang-undangnya diubah,” kata Mahfud. Namun, menurut Mahfud, tidak ada perubahan undang-undang yang menyangkut hal ini. Mahfud mengatakan, prosedur ini tidak hanya berlaku pada perda intoleran, tetapi pada semua perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Keputusan Jokowi yang dianggap berbagai pengamat dianggap sebagai paham liberal.Keputusan kontroversial itu membuat para ulama di bebeberapa daerah ikut bergejolak dan bisa menggangguan kedamaian bulan ramadhan. Para ulama di daerahpun mulai bergejolak. Imam Besar FPI KH Ahmad Qurtubi bersama sejumlah pengurus DPW Front Pembela Islam (FPI) Banten rencananya akan bertemu Walikota Serang dan Kasatpol PP untuk memberikan dukungan. “Kedatangan kami sebagai dukungan kepada Pemkot dan Pemkab se-Banten agar terus konsisten mempertahankan perda Ramadhan dan perda-perda bernuansa syariat Islam,” ujar Imam Besar FPI Banten KH. Ahmad Qurthubi Jaelani melalui pesannya yang diterima Suara Islam Online, Rabu (15/6/2016). Menurut pria yang akrab dipanggil Buya itu, para ulama dan jawara serta umat Islam di Banten menolak keras upaya pencabutan perda Ramadhan. “Menolak pencabutan perda-perda bernuansa syariat Islam seperti pencabutan oleh Mendagri tentang Pergub dan Perbup larangan aktivitas aliran sesat Ahmadiyah dan lainnya,” jelasnya. Para ulama dan jawara di Banten juga sangat mendukung kebijakan yang saat ini sedang marak diperbincangkan. “Mendukung perda menutup warung makan yang buka di siang hari bulan Ramadhan,”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menolak keras rencana pemerintah pusat untuk membatalkan seluruh peraturan daerah tentang minuman keras. “Perda larangan menjual dan mengadakan serta mendistribusikan miras, merupakan langkah yang baik diambil oleh pemerintah untuk membina masyarakatnya, olehnya jangan dihapus perda tersebut,” ungkap Ketua MUI Kota Palu Zainal Abidin di Palu, Rabu (25/5). Dia mengatakan pemerintah daerah telah berupaya untuk membina masyarakatnya untuk tidak terkontaminasi dan mengonsumsi minuman beralkohol. Caranya dengan membuat perda larangan minuman keras. Karena miras lebih memberikan dampak negatif kepada pengonsumsinya

Rencana pencabutan perda-perda syariat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mendapat perlawanan keras dari Ranah Minang. Mulai dari ulama dan umara menyatakan menolak pencabutan perda-perda syariat karena perda-perda itu digali berdasarkan prinsip hidup yang telah dipakai sebelum Indonesia merdeka. “Di Ranah Minang, Pencabutan Perda yang berisikan petunjuk Syari’at seperti berjilbab dan lainnya berarti menyentuh marwah orang Minangkabau yang telah memancangkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai (ABS-SBK-SMAM). Prinsip hidup itu telah dipakai sebelum Negara ini dimerdekakan,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar melalui akun Faceboknya, Rabu (15/6/2016). “Karena itu, kebijakan pencabutan itu harus diabaikan bahkan harus dilawan!,” tegasnya. Menurut pengasuh Al Nadwah li ‘Izzat al Islam ini, jika pencabutan perda syariat dipaksakan, maka pemerintah pusat menjadi penyebab kehancuran Indonesia. Karenanya, ia menyeru para ulama untuk merapikan shaf menghadapapi kemungkinan terburuk.

Begitu juga Walikota Padang Mahyedi Ansharullah menolak keras dan menantang Kemendagri untuk membuktikan jika ada Perda intoleran di Padang. Mahyeldi menegaskan, perda yang mewajibkan busana muslimah hanya berlaku bagi yang beragama Islam. Pun dengan Perda yang berisi kewajiban baca tulis Al Quran juga hanya berlaku bagi siswa muslim. Sedangkan Perda larangan Miras, perda itu dibuat untuk melindungi warganya. Selain itu, sebelum Perda dikeluarkan, telah mendapat masukan dari berbagai pihak dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat melalui kemendagri. Pemerintah Kota Padang tidak terima disebut memiliki peraturan daerah (perda) intoleran. Sebab, sebelum mengeluarkan perda, para pemangku kepentingan di Kota Padang telah mengkonsultasikannya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perda mengenai kewajiban baca tulis Alquran hanya berlaku bagi siswa SD yang muslim. Pun Perda busana muslimah hanya berlaku untuk yang beragama Islam saja. Walikota Padang Mahyeldi menyarankan pemerintah pusat tidak hanya berwacana di media ingin menghapus perda yang bermasalah yang termasuk kategori intoleran. Pusat harus segera mengirimkan tim atau minimal surat untuk mensosialisasikan masalah perda-perda yang dinilai bermasalah tersebut. 

 Ketua MUI Kota Serang Drs H Mahmudi, M.Si menegaskan Perda No 2 Tahun 2010 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) yang jadi landasan hukum untuk merazia warung siang hari di bulan Ramadhan merupakan usulan para ulama Kota Serang.

“Perda tersebut merupakan inisiatif dari para tokoh-tokoh alim ulama di Serang Banten. Perda ini juga sudah disahkan oleh Mendagri dan telah berjalan selama 6 tahun,” ujar Mahmudi saat ditemui Kiblat.net di kediamannya di Cimuncang, Kota Serang pada Selasa, (14/6/2016). Salah satu poin aturan Perda No 2 Tahun 2010 itu ialah larangan menjual makanan saat di siang hari bulan Ramadhan. Aturan tersebut memiliki sanksi hukuman dengan pidana selama 3 bulan atau denda Rp50 juta.Menurutnya, setiap tahun Perda ini sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada masalah pada penerapannya, dalam hal ini razia-razia warga yang nakal.
“Akan tetapi, mungkin saat ini pemimpin kita condong tidak mendukung islam, maka baru tahun inilah masalah kecil tersebut diisukan macam-macam untuk mencari celah kesalahan dari umat Islam,” katanya.

MUI Kota Serang mendukung sepenuhnya Pemkot Serang dan Satpol Ppyang bekerja  menegakkan aturan Perda. Pasalnya, Perda ini telah disosialisasikan oleh jajaran pemerintah jauh sebelum memasuki bulan Ramadhan. “Setiap sebelum memasuki bulan Ramadhan kami selaku Ketua MUI kota Serang selalu mengadakan dialog terhadap tokoh-tokoh, ulama, lurah dan RT/RW. Kami sepakat bahwa perda ini harus tetap ada dan dijalankan, dilarang untuk membuka warung makan di siang hari hanya bolehnya sehabis Ashar dan seterusnya,” lanjut pengasuh Ponpes Al-Mubarok Cimuncang, Serang ini.
Mahmudi melanjutkan, Perda ini dibuat bukan untuk memiskinkan masyarakat, akan tetapi jikalau masyarakat beriman dan yakin bahwa rezeki itu sudah diatur Allah SWT. Apalagi memang sehabis waktu ashar itulah orang banyak membeli sehingga justru memberikan banyak rezeki kepada para pedagang.
Hal ini juga berjalan di daerah-daerah lain yang mayoritas muslim seperti Makassar, Medan, Padang bahkan seperti di negara-negara lain  seperti Arab saudi. “Tidak ada yang menjadi miskin jikalau yakin dengan Islam,” pungkas dia.

PERNYATAAN SIKAP FPI ACEH MENGENAI RENCANA PENGHAPUSAN PERDA SYARIAT Menyikapi sikap pemerintahan jokowi melalui Mendagri yang telah mencabut 3000 lebih Perda-Perda berbau syariat di seluruh indonesia, kami atau nama umat Islam Aceh dan atas nama FPI Aceh menyatakan sikap: Menolak pencabutan Perda-Perda yang Islami dimanapun. Bila pemerintahan Jokowi tetap ngotot mencabut Perda-Perda Islami, itu sama dengan pemerintahan Jokowi telah menyakiti umat Islam dengan terang-terangan. Dan ketahuilah kesabaran umat Islam ada batas, dan jangan salahkan umat islam jika bangkit melawan pemerintah dengan segenap kemampuan. Dan kami umat Islam Aceh tidak akan tinggal diam dan akan ikut membela hak-hak saudara kami yang telah dikhianati oleh pemerintahan Jokowi. Kami juga mendesak pemerintahan jokowi untuk belajar lagi UUD 1945, apakah Perda-Perda Islami melanggar UUD. Jangan sok berkuasa karena negara ini bukan milik pribadi yang bisa berbuat sesuka hati, dan NKRI diperjuangkan dengan teriakan takbir dan tetesan darah para ulama dan bnyak nyawa ummat islam gugur dalam melawan Belanda dan Jepang. Jadi pemerintahan Jokowi jangan bagai kacang lupa kulitnya. Dan kami juga mengajak umat Islam untuk bersatu melawan rezim yang dzalim terhadap Islam. Ayo atur shaff biar kita dipenjara asal syariat Islam tidak dipenjara, biar kita dibuang asal Perda Syariat tidak dibuang, biar nyawa kita melayang asal wibawa Umat Islam tidak melayang.

Mendagri Berkelit

Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah hal itu dan memastikan tidak ada peraturan daerah bernuansa syariat Islam yang masuk dalam deregulasi 3.143 buah perda yang dilakukan pemerintah pusat saat ini. Semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan, seperti diinformasikan Puspen Kemendagri melalui laman Kementerian tersebut.

Tetapi bantahan Mendagri tersebut tampaknya dianggap banyak pengamat sebagai hal untuk melakukan pembelaan diri, berkelit  dan plin plan. Hal itu dilakukan setelah melihat respon banyaknya umat Islam dan ulama di daerah protes keras dan bergolak.Padahal dengan jelas Jokowi mengatakan bahwa pengapusan perda itu untuk mengutamakan kebinekaan, persatuan dan supaya menjadi bangsa yang toleran. Dalam hal alasan  kebinekaan dan persatuan tersebut tidak berhubungan dengan perizinan dan birokrasi.

Presiden Joko Widodo mengumumkan, Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah. “Saya sampaikan, Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2016). “Peraturan-peraturan itu juga bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi,” ujar Jokowi. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan itu, kata Jokowi, adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. Serta untuk mengutamakan kebinekaan dan persatuan bangsa.”Saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan memiliki daya saing,” lanjut Jokowi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s